Home Uncategorized Kejagung – TNI Tukar Menukar Informasi Intelijen, Begini Tanggapan Jaksa Agung

Kejagung – TNI Tukar Menukar Informasi Intelijen, Begini Tanggapan Jaksa Agung

0
0

JAKARTA – Jaksa Agung M  Prasetyo memgingatkan perjanian kesepahaman (MoU) dengan TNI,  jangan diartikan TNI mencampuri proses penegakan hukum.

“Ada kalanya pelaksanaan tugas antara TNI dan Kejaksaan itu diperlukan. Jadi dengan dibuatnya MoU dan kejaksaan, itu TNI mencampuri penegakan hukum, bukan seperti  itu,” katanya, di Kejaksaan Agung,  Selasa (10/4).

Jawaban Prasetyo atas pertanyaam wartawan disampaikan usai menandatangai MoU dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Disaksilan,  KSAD Jendreral TNI Mulyono,  KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan KSAL Laksamana FNI Ade Supandi.   Lalu,  Wakil Jaksa Agung Arminsyah,   para Jaksa Agung Muda (JAM)  dan pejabat Kejagung lainnya.

Prasetyo menjelaskan kerjasama antar dua institusi meliputi  kerjasama intelijen,  selain pengembangan sumber daya manusia dan pelarihan.

“Jadi,  saling tukar menukar data dan informasi. Informasi yang disampaikan baik Kejaksaan ke TNI maupun sebaliknya ada manfaatnya. Bagi Kejaksaan, informasi yang bernilai Intelijen untuk penegakan hukum. Kalau TNI untuk pertahanan.”

Panglima TNI menerangkan Intelijen disini bukanlah Intelijen di lapangan yang melakukan praktik Intelijen,  tetapi adalah informasi Intelijen yang diperlukan dari Kejaksaan.

foto bersama Jaksa Agung dan Panglima TNI

“Semua itu menjadi hal yang sangat positif, karena dari ketiga isi MoU bisa kita jabarkan dan bisa dilaksanakan hingga ke daerah, karena Kejaksaan dan TNI memiliki infrastruktur yang sangat luas hingga ke daerah wilayah.”

“Tadi kami juga sudah melaksanakan video conference dengan Kejati (Kejaksaan Tinggi)  dan anggota kami di sana,  agar memahami apa saja poin kerja sama antara TNI  dan Kejaksaan. Mudah2an semua ini bisa dilakukan dengan baik. Kita tetap menjaga kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa,” tambah Panglima.

Nota kesepahaman ini untuk mengatur rancangan kerja di bidang penegakan hukum agar menjadi pedoman dalam mengimplementasikan nota kesepahaman,,yanh berlaku dalam waktu lima tahun.

tags:

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[xcarousel condition="" order="DESC" featured="0" cats="movies" autoplay="" count="5"]