Jakarta – Mahkamah Agung India pada Selasa membentuk Gugus Tindakan Nasional (National Task Force) yang mana terdiri berhadapan dengan 10 anggota untuk merumuskan protokol guna menjamin keamanan dokter. Langkah ini ditempuh pasca persoalan hukum pemerkosaan kemudian pembunuhan manusia dokter di area Daerah Perkotaan Kalkuta yang digunakan memicu berunjuk rasa dalam seluruh negeri.
Sebuah panel yang dimaksud dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung D Y Chandrachud, yang mengambil tindakan berhadapan dengan inisiatif sendiri, mengimbau para dokter untuk segera melanjutkan tugas mereka.
Layanan kemampuan fisik di dalam India terganggu di tempat berada dalam menentang besar-besaran oleh para dokter dalam seluruh negeri sebagai reaksi terhadap pemerkosaan dan juga pembunuhan seseorang dokter dalam sebuah perguruan tinggi kedokteran pada negara bagian Bengala Barat bagian timur awal bulan ini.
Dokter magang berusia 31 tahun itu diserang di tempat RG Kar Medical College and Hospital di tempat Kalkuta, ibu kota Bengala Barat.
Jenazahnya ditemukan di tempat pada rumah sakit pada 9 Agustus juga hasil autopsi menunjukkan bahwa ia mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. Insiden ini memicu berunjuk rasa di dalam seluruh negeri.
Dalam perintah pada Selasa, Mahkamah Agung mengatakan: “Keamanan dan juga kesejahteraan sebagai penyedia layanan kondisi tubuh adalah kesulitan kepentingan nasional.”
Ditambahkan: “Kurangnya norma keselamatan institusional dalam infrastruktur medis terhadap kekerasan lalu kekerasan seksual terhadap tenaga medis merupakan kesulitan yang mana serius.”
Pengadilan mengatakan: “Konsensus nasional harus dibentuk – setelahnya konsultasi yang mana tepat dengan semua pemangku kepentingan – mengenai permintaan mendesak untuk merumuskan protokol yang dimaksud mengatur masalah-masalah ini.”
Gugus tugas yang dimaksud “akan merumuskan rekomendasi yang digunakan efektif untuk mengatasi hambatan yang menjadi perhatian terkait keamanan, kondisi kerja, serta kesejahteraan tenaga medis juga kesulitan terkait lainnya,” kata pengadilan pada perintah tersebut.
Pengadilan menyarankan gugus tugas yang tersebut dipimpin dokter yang dimaksud mempertimbangkan reformasi besar-besaran juga langkah-langkah keselamatan baru, seperti ruang istirahat terpisah untuk staf perempuan kemudian pembentukan panel karyawan untuk melakukan audit keselamatan triwulanan.
Mahkamah juga memerintahkan pasukan paramiliter federal untuk dikerahkan di dalam rumah sakit tempat kejahatan itu terjadi serta mengarahkan polisi untuk menyerahkan laporan tentang status penyelidikannya pada Kamis.
Namun, beratus-ratus dokter kategori junior yang dimaksud tiada masuk kerja sebagai bentuk mengecam mengungkapkan mereka tak puas serta akan terus berdemonstrasi.
Badan partisipan pelatihan lalu dokter divisi junior nasional menyatakan pada sebuah pernyataan bahwa,”Perundang-undangan belaka bukan akan menyelesaikan hambatan ini, kita memerlukan perombakan sistem secara menyeluruh.”
Pengadilan mengajukan permohonan panel untuk menyerahkan laporan sementara pada waktu tiga minggu kemudian laporan akhir di waktu dua bulan.
Sementara Biro Investigasi Pusat (CBI) India pada waktu ini sedang menyelidiki persoalan hukum tersebut, Kementerian Aspek Kesehatan India baru-baru ini mengarahkan semua rumah sakit pemerintah untuk mengajukan pengaduan ke polisi pada waktu enam jam setelahnya terjadinya kekerasan di area lokasi mereka.
Perintah Selasa memohon CBI kemudian polisi Bengala Barat untuk mengajukan laporan status pada 22 Agustus, ketika kesulitan ini akan dibahas lagi.
REUTERS | ANADOLU
