June 29, 2022

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN Kemenkeu) kembali meluncurkan program keringanan utang di tahun ini untuk debitur kecil, seperti UMKM.

Program Keringanan Utang tahun 2022 dimulai sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.06/2022 tanggal 22 Februari 2022, dengan tujuan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan, prinsip dasar pemberian keringanan utang hanya diberikan pada objek crash program.

“Siapa yang cepat bayar utang, lebih besar diskonnya,” kata Encep dalam kegiatan Media Briefing di Kantor DJKN Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/5).

Encep menjelaskan, debitur kecil dalam kategori program keringanan utang dimaksud adalah debitur dengan kriteria debitur yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil, atau Menengah (UMKM) dengan pagu kredit paling banyak Rp 5 miliar.

“Kedua, debitur penerima kredit pemilikan rumah sederhana/rumah sangat sederhana (KPR RS/RSS) dengan pagu kredit paling banyak Rp 100 juta,” ungkap Encep.

Selanjutnya debitur dengan sisa kewajiban sebesar Rp 1 miliar. Adapun debitur dengan kriteria dimaksud dapat mengajukan keringanan utang apabila kepengurusan piutangnya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2021.

Debitur dengan kriteria di atas dapat mengajukan permohonan keringanan utang secara tertulis kepada DJKN melalui Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terdekat, dengan melampirkan kartu identitas pemohon dan dokumen pendukung berupa surat keterangan dari aparat/dinas yang menyatakan tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan seluruh utang tanpa pemberian keringanan atau sebagai pelaku UMKM atau penerima kredit KPR RS/RSS.

Pengajuan permohonan keringanan utang ini dapat diterima oleh KPKNL paling lambat tanggal 15 Desember 2022. Adapun untuk seluruh debitur tersebut akan mendapat keringanan seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lainnya. Sedangkan terhadap utang pokok, keringanan utang yang didapat oleh para debitur beragam sesuai dengan ketersediaan barang jaminan dan waktu pelunasan.

Debitur yang memiliki barang jaminan berupa tanah bangunan mendapatkan keringanan sebesar 35 persen dari sisa utang pokok, sedangkan debitur yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan mendapatkan keringanan utang sebesar 60 persen.