August 15, 2022

Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra terkait dugaan pencemaran nama baik. Pihak kepolisian Polres Serang Kota rupanya juga sudah melakukan upaya mediasi untuk kedua belah pihak.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rissy. Kata Yafet, Sat Reskrim Polresta Serang Kota sudah mengagendakan mediasi pada 24 Juni 2022 lalu. Hanya saja, Nikita absen dari agenda tersebut.

“Sangat disayangkan bahwa terlapor dalam hal ini tidak menghadiri undangan tersebut. Sehingga upaya restorasi justice tidak bisa dilaksanakan,” kata Yafet Rissy saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (25/6).© Disediakan oleh KumparanKuasa Hukum Dito Mahendra, Yafet Rissy dan Luvino Siji Samura, konferensi pers soal kelanjutan laporan terhadap Nikita Mirzani, Sabtu (25/6) Foto: Giovanni/kumparan

Yafet mengatakan pihaknya sudah terbuka untuk upaya damai dan memenuhi panggilan polisi. Namun, ketidakhadiran Nikita dalam agenda mediasi itu membuat upaya damai pun gagal.

“Oleh karena Nikita tidak hadir, dengan sendirinya restorative justice gagal,” ujarnya.

Yafet mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui alasan Nikita Mirzani tidak menghadiri mediasi tersebut. Kendati demikian, mereka tetap akan menghormati prosedur hukum yang berjalan.

Kuasa hukum Dito yang lain, Luvino Siji Samura, bahkan mengatakan agar proses hukum yang menjerat Nikita ini terus berlanjut.

“Kita berharap lanjut,” pungkas Luvino.

Seperti telah diberitakan, Nikita Mirzani dilaporkan Dito Mahendra ke Polres Serang Kota pada 16 Mei 2022. Hal ini disebabkan Dito merasa dirugikan karena unggahan IG Story Nikita yang menyebut dirinya penipu.

Laporan Dito pun terdaftar dengan nomor LP/B/263/V/2022/SPKT.C/POLRESTA SERANG KOTA/POLDA BANTEN. Laporan itu terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik.

Persangkaan pasal yang dikenakan terhadap Nikita Mirzani ialah Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, dan Pasal 311 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).