May 28, 2022

JAKARTA – Terbongkarnya kasus dugaan bisnis Buzzer jelang Pemilihan Presiden 2018 oleh media asing The Guardian menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya serangan Buzzer di media sosial dianggap bisa merusak tatanan demokrasi di Indonesia.

Peneliti Siber Sehat Indonesia Renaldi Tambunan melihat temuan ini seharusnya segera ditindaklajuti oleh Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan kepolisian.

” Terbongkar bisnis Buzzer hitam harus segera ditindak tegas oleh kepolisian dan pemerintah, pasalnya apa yang mereka share di sosmed mempuyai efek yang negatif di masyarakat. bahkan bisa menimbulkan konflik horisontal di masyarakat kita,” tutur Renaldi kepada SINDOnews Rabu, (25/8/2018).

Renaldi menuturkan Pemerintah dan Polisi kita sudah teruji pasalnya mereka pernah membongkar kejahatan internet seperti Saracen dan MCA, apalagi ini Buzzer sudah mengaku dibayar oleh salah satu tokoh di negeri ini.

” Polisi dan Pemerintah sudah canggih mereka pernah melakukan itu (bongkar bisnis Buzzer), sekarang tinggal mereka mau atau tidak menindaklanjutinya artinya harus netral. Jangan yang menyerang pemerintah ditangkap dan yang menyerang kelompok lain dibiarkan,” tegasnya.

Renaldi sepakat, buzzer akan ramai saat mendekati momentum politik. Soal tren aksi buzzer di Twitter, sudah terendus sejak hampir lima tahun lalu. Renaldi mengingatkan kepada publik, munculnya akun Twitter @triomacan2000 yang menjadi magnet sepanjang 2014. Tren akun politik yang muncul seiring dengan tahun atau momentum politik tak berhenti dengan penangkapan admin akun @triomacan2000.

“Kemarin saat Pilkada dan saat ini menjelang Pilpres-Pileg juga banyak akun-akun anonim yang mengeluarkan berbagai pernyataan sangat kontroversial, bahkan terkesan sangat jorok, contoh @kakekdetektif. Ini perlu diwaspadai oleh kita semua, terutama oleh aparat agar segera bisa bertindak,” jelas Renaldi.

Jadi tidak ada alasanya bahwa para pelaku buzzer berada di luar negeri atau menggunakan teknologi mesin menurut Renaldi itu bukan suatu hal yang rumit, ruang dan waktu bukan kendala.

” Polisi dan Pemerintah punya keahlian untuk menelusuri, Sebaiknya pemerintah lebih intens melakukan pendekatan dengan Twitter, Facebook dan Instagram untuk melakukan verifikasi akun-akun yang ada di Indonesia, untuk mencegah hal ini ” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.