Jakarta – Direktur Eksekutif Semai Indonesia, Roy Salam, mengatakan anggaran inisiatif makan bergizi gratis tak tepat dimasukkan ke di anggaran pendidikan. Sebab, hal ini dapat menghurangi alokasi anggaran eksisting lembaga pendidikan ketika ini.
Roy menyatakan penambahan acara makan bergizi gratis pada komponen anggaran sektor sekolah bukan tepat kemudian bukan sejalan dengan fungsi serta tujuan sekolah nasional. Kebijakan ini juga tak sejalan dengan ketentuan sektor anggaran lembaga pendidikan sebagaimana diatur UU Siistem Pendidikan Nasional.
“Pada dasarnya konstitusi sudah pernah mengatur kewajiban negara juga menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan makanan bergizi. Tapi upaya pemenuhan itu mestinya dihubungkan dengan sektor kemampuan fisik kemudian pangan, bukanlah pendidikan,” kata Roy melalui keterangan tertulis, Senin, 19 Agustus 2024.
Roy juga mengungkapkan masuknya kegiatan makan bergizi gratis ke pada anggaran sekolah akan menghurangi alokasi sektor pendidikan. Walhasil, menurunkan kewajiban negara mengalokasikan sektor institusi belajar minimal 20 persen dari APBN juga minimal 20 persen dari APBD pada luar biaya lembaga pendidikan kedinasan.
Menurut dia, hal ini terlihat dari total anggaran sekolah termasuk inisiatif makan bergizi gratis pada RUU APBN 2025 yang digunakan sebesar Mata Uang Rupiah 722,61 triliun. Angka ini telah mencakup 20 persen dari total rencana belanja negara sebesar Mata Uang Rupiah 3.613,06 triliun. Artinya, bila anggaran acara makan bergizi gratis sneilai Simbol Rupiah 71 triliun dikeluarkan dari komponen pendidikan, total anggaran sekolah di RAPBN 2025 menjadi sebesar Mata Uang Rupiah 651,61 triliun atau hanya sekali 18,03 persen dari total belanja negara.
“Jika dibandingkan dengan anggaran institusi belajar pada 2024 yang totalnya sebesar Rupiah 665,02 triliun, jumlahnya lebih lanjut kecil atau berkurang sebesar Simbol Rupiah 13,41 triliun,” kata Roy.
Pihaknya pun memohon Presiden Jokowi juga DPR untuk mempertimbangkan kembali rencana anggaran tersebut. Pemerintah, Roy berujar, sebaiknay mnggunakan komponen sektor kemampuan fisik dan/atau sektor pangan untuk mengakomodir programmakan bergizi gratis.
“Jangan sampai upaya mengintegrasikan RAPBN 2025 dengan kegiatan unggulan pemerintah baru malah melabrak konstitusi kemudian memangkas alokasi 20 persen anggaran pendidikan,” ujar Roy.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan inisiatif makan bergizi gratis masuk pada RAPBN 2025 ketika menyampaikan pidato nota keuangan dalam DPR, Jumat, 16 Agustus 2024. Jokowi berujar, acara makan bergizi gratis termasuk pada strategi kebijakan jangka pendek untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi, menguatkan kesejahteraan, juga keadilan antardaerah.
“Makan Bergizi Gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, serta meningkatkan kegiatan ekonomi warga kecil dalam daerah,” kata Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu berujar, kegiatan Makan Bergizi Gratis dilaksanakan secara bertahap. Rencana ini juga diselaraskan dengan kesiapan teknis kemudian kelembagaan, dan juga tata kelola yang digunakan akuntabel. Meski tiada terang-terangan membeberkan rinciannya, Jokowi memberi sinyal kegiatan makan bergizi gratis akan masuk pada anggaran pendidikan.
“Anggaran sekolah dialokasikan sebesar Simbol Rupiah 722,6 triliun, dialokasikan untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, juga pengembangan sekolah unggulan,” ujar Jokowi.
: Badan Gizi Nasional Kelola Dana Rp71 Billion untuk Eksekusi Makan Bergizi Gratis