Jakarta – Pengadilan kejahatan pertempuran Bangladesh—yang dibentuk oleh perdana menteri terguling Sheikh Hasina— telah terjadi meluncurkan tiga penyelidikan “pembunuhan massal” terhadap politikus perempuan itu. Mahkamah akan memerika kerusuhan mematikan yang memaksanya meninggalkan negara tersebut, kata penyelidik pengadilan yang dimaksud pada Senin.
Lebih dari 450 orang tewas – sebagian besar akibat tembakan polisi – selama satu bulan membantah yang dimaksud dipimpin peserta didik terhadap 15 tahun pemerintahan otokratis Hasina. Aksi mengecam itu memaksanyanya mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan juga melarikan diri ke India pada 5 Agustus.
“Kami sedang menghimpun bukti awal pada tahap ini,” kata Ataur Rahman, duta direktur sel investigasi pengadilan, seraya menambahkan bahwa kasus-kasus yang disebutkan terkait dengan “pembunuhan massal.”
“Setelah ini, kami akan pergi ke lokasi kejahatan,” kata Rahman.
Ketiga tindakan hukum yang disebutkan diajukan oleh perorangan, lalu beberapa mantan pembantu utama Hasina juga disebutkan di perkara tersebut, katanya. Kasus-kasus yang disebutkan berkaitan dengan kekerasan dalam pinggiran kota atau distrik sekitar ibu kota Dhaka, di tempat Mirpur, Munshiganj juga Savar.
Selain itu, unit kepolisian setempat di area seluruh negeri sudah pernah mengajukan setidaknya 15 tindakan hukum terhadap Hasina, menurut laporan media lokal. Beberapa dalam antaranya berkaitan dengan kasus-kasus yang digunakan terjadi sebelum kerusuhan baru-baru ini, juga dakwaannya mencakup pembunuhan kemudian “kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Pengadilan Kejahatan Internasional (ICT) Bangladesh dibentuk oleh Hasina pada 2010 untuk menyelidiki kekejaman selama konflik pembebasan negara yang disebutkan melawan Pakistan.
Di bawah pemerintahan Hasina, ICT menjatuhkan hukuman meninggal untuk lebih banyak dari 100 orang, termasuk beberapa lawan politiknya. Pengadilan yang disebutkan banyak dikritik oleh kelompok hak asasi manusia sebab tidaklah mengikuti konvensi internasional.
Pemerintahan Hasina dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang tersebut luas, termasuk pembunuhan dalam luar proses hukum terhadap ribuan lawan politiknya.
PBB pada Hari Jumat menyatakan ada indikasi kuat bahwa pasukan keamanan Bangladesh menggunakan kekuatan yang digunakan tak perlu pada mengatasi pemberontakan yang digunakan dipimpin mahasiswa.
“Ada indikasi kuat, yang mana memerlukan penyelidikan independen lebih besar lanjut, bahwa pasukan keamanan menggunakan kekuatan yang mana tidak ada perlu serta tak proporsional pada menanggapi situasi ini,” kata kantor hak asasi manusia PBB pada laporan awal.
“Dugaan pelanggaran termasuk pembunuhan pada luar hukum, penangkapan serta penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan lalu penganiayaan,” tambahnya.
Pemimpin sementara Bangladesh Muhammad Yunus mengungkapkan pemerintahannya akan “memberikan dukungan apa pun” yang dimaksud dibutuhkan penyelidik PBB.
AL ARABIYA
